Komisi III: Kapolda Jabar kok bisa membina ormas?

Kapolri akan dimintai penjelasan soal Kapolda Jabar

Komisi III DPR mempertanyakan Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan sebagai pembina ormas./*ist

JURNAL3 | JAKARTA – Massa Front Pembela Islam (FPI) gabungan Jabodetabek dan Jawa Barat menggelar unjuk rasa menuntut Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan dengan mendatangi Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/01/2017).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman sepakat dengan tuntutan aksi tersebut. Pasalnya, Kapolda Jabar ternyata menjadi Ketua Dewan Pembina LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).

“Ya, itu harus diberhentikan kapolda. Gimana kapolda membina?” ujar Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senim (16/1).

Namun, lanjut Benny, Komisi III DPR akan terlebih dulu memanggil Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk dimintai penjelasannya terkait masalah Kapolda Jabar.

“Tapi harus ditanya, jangan-jangan ada permintaan Kapolri, masak membina? Nanti kita akan panggil kapolri untuk menjelaskan ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, menurutnya tak elok bila seorang aparat penegak hukum memimpin sebuah lembaga organisasi masyarakat. Karenanya, jika Inspektur Jenderal Anton Charliyan merupakan ketua dari GMBI maka ia layak diberhentikan sebagai Kapolda.

“Bagaimana sih polisi yang telah diberi kekuasaan, kewenangan yang penuh atas nama negara melakukan pengamanan. Kok seperti pimpinan LSM begitu? Kalau mau jadi pimpinan ormas berhentikan saja dari kapolda,” tegas Benny.

Dia menambahkan, polisi menggunakan kewenangan yang diberi oleh UU, tidak boleh menjadi pimpinan ormas dan tidak boleh ikut berpartai, apalagi bila ormas tersebut bentukan parpol tertentu.

“Kami minta Kapolri lakukan tindakan tegas. Enggak usah FPI demo, itu (Kapolda memimpin ormas) sudah tidak sesuai aturan,” pungkas Benny.@salsa

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*