KPK ajukan kasasi melawan Sofyan Basir

Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kasasai pasca dikalahkan oleh Sofyan Basir

JURNAL3 / JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang membebaskan mantan Dirut PT PLN, Sofyan Basir terkait perkara dugaan suap kesepakatan proyek PLTU Riau-1.

Kasasi tersebut diajukan KPK kepada Mahkamah Agung (MA) pada Jumat, 15 November 2019 kemarin.

“Kasasi terhadap putusan tingkat pertama SB (Sofyan Basir) telah kami ajukan Jumat kemarin. Berikutnya, memori Kasasi akan disampaikan dalam waktu paling lambat 14 hari sejak pernyataan resmi Kasasi tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (18/11/2019).

Menurut Febri, kasasi ini diajukan lantaran Jaksa KPK mengidentifikasi titik-titik lemah dalam putusan tersebut. KPK berpandangan putusan terhadap Sofyan Basir bukan bebas murni.

“Ini argumentasi awal yang akan kami sampaikan di memori kasasi nanti,” kata Febri.

Dalam putusannya, Majelis Hakim membebaskan Sofyan Basir karena dipandan tidak mengetahui suap yang terjadi antara mantan anggota Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, Idrus Marham dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU MT Riau 1.

Febri menjelaskan, jika pertimbangannya tak mengetahui terjadinya suap, seharusnya putusan Majelis Hakim adalah lepas dan bukan bebas. KPK sendiri meyakini bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan membuktikan dakwaan Sofyan Basir. Namun, bukti-bukti tersebut dinilai KPK tidak dipertimbangkan Majelis Hakim hingga memutus bebas Sofyan Basir.

“KPK menilai, jika fakta dan bukti di sidang seluruhnya dipertimbangkan, maka seharusnya dakwaan terbukti,” kata Febri.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bebas Sofyan Basir atas perkara dugaan pembantuan kesepakatan proyek PLTU MT Riau-1. Majelis Hakim menyatakan Sofyan Basir tidak terbukti memenuhi unsur perbantuan dengan memberi kesempatan, sarana dan keterangan kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan keinginan mereka mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1.

Atas putusan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Sofyan Basir dikeluarkan dari tahanan KPK. Majelis Hakim juga memerintahkan untuk memulihkan hak-hak Sofyan dalam kemampuan, harkat serta martabatnya. Majelis Hakim pun memerintahkan Jaksa Penuntut KPK untuk membuka blokir rekening atas nama Sofyan Basir dan keluarga atau pihak lain yang terkait dengan perkara ini.

Majelis Hakim pun menetapkan barang bukti yang disita dari Sofyan untuk dikembalikan.@rul

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*