Menyoroti proyek prestisius Rp 300 miliar RSUD Krian

Maket bangunan RSUD Barat Sidoarjo yang menjadi kontroversi dan perdebatan./*ist

JURNAL3 / SIDOARJO – Menjelang akhir masa jabatannya, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (Abah Saiful), DPRD Sidoarjo dibuat “umek” lantaran ada proyek prestius pembangunan Rumah Sakit (RS) Sidoarjo Barat senilai Rp 300 miliar, yang dinilai mencurigakan.

Kenapa layak curiga? Karena ditemukan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), ddimana ana APBD Sidoarjo bisa tersedot sebanyak Rp 2 triliun, karena ada kewajiban membayar sebesar Rp 195 miliar selama 10 tahun.

Melihat ini, beberapa anggota DPRD Sidoarjo bereaksi keras. Mereka mempertanyakan apa urgensi Bupati Saiful membangun RS Sidoarjo Barat tersebut dengan nilai sebesar itu. Padahal, rencana membangun gedung Pemkab Sidoarjo 17 lantai dengan anggaran Rp 500 miliar hingga kini saja belum selesai.

Beberapa legislator ini khawatir akan terjadi persoalan hukum di kemudian hari, meski skema pembangunannya dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam hal ini PT SMI. Alasannya, ditemukan beberapa kejanggalan yang layak dicurigai, yakni soal anggarannya.

Yang menarik, meski DPRD sendiri hingga kini belum memberikan lampu hijau atas skema KPBU di pembangunan RS Sidoarjo Barat tersebut, namun faktanya sudah ada perjanjian antara Pemkab Sidoarjo dengan Kemenkeu tentang penggunaan skema KPBU di pembangunan RS Sidoarjo Barat itu, termasuk draft kontraknya sudah ada.

Hal itu diungkapkan Rahmat Muhajirin, anggota DPR RI komisi III dari fraksi Gerinda asal dapil Surabaya-Sidoarjo.

Pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo,menurutnya, sudah diminta untuk melakukan kajian secara komperhensif terkait rencana penggunaan skema KPBU untuk pembangunan RS Sidoarjo Barat tersebut.

Fakta lain yang diungkap dalam FGD itu adalah soal pengadaan tanah, dan beberapa kejanggalan lainnya.

“Kejaksaan Sidoarjo kami minta lakukan investigasi dan kajian secara komprehensif, agar jangan ada persoalan hukum di kemudian hari nanti,” pinta Rahmat Muhajirin.

Ketua DPRD Sidoarjo, M. Usman, mengungkan adanya temuan dan sejumlah kejanggalan dari proyek tersebut dalam focus group discussion (FGD), yang dihadiri Bupati Sidoarjo sendiri, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Sementara, Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menyampaikan bahwa KPBU untuk RS Sidoarjo Barat sudah mendapat dukungan dari Kemenkeu.

Menurut Abah Saiful, lahannya ada di Kecamatan Krian, dalam kondisi sudah siap dengan luas berkisar 5 hektar.

“Rumah sakit ini sangat dibutuhkan, karena RSUD Sidoarjo sudah overload, setiap hari ada sekitar 2.000 pasien,” ungkapnya.@san

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*