JURNAL3 / JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim untuk melakukan kajian mendalam jika berniat menghapus ujian nasional (UN) sebagai syarat kelulusan.
Haedar meminta Nadiem membuat kebijakan yang menyempurnakan sistem pendidikan. Dia pun yakin Nadiem bisa melakukan hal itu karena telah berdiskusi dengan banyak pihak.
“Saya yakin Pak Mendikbud juga akan meminta masukan-masukan dari berbagai pihak agar sistem itu semakin lama semakin bagus, supaya tidak ada kesan bahwa ganti menteri ganti kebijakan,” kata Haedar.
Haedar berharap Nadiem bisa menjalankan program yang berkelanjutan. Sebab kebijakan mengubah sistem pendidikan akan memengaruhi proses pembangunan karakter dan kecerdasan generasi yang akan datang.
Dia menyampaikan Muhammadiyah belum memutuskan untuk mendukung atau menolak penghapusan UN. Namun Muhammadiyah bersedia membantu Nadiem dalam mengkaji kebijakan itu guna memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.
“Muhammadiyah tadi sudah mulai menyusun formula, sama majelis pendidikan dasar dan majelis pendidikan tinggi nanti kita sampaikan langsung ke Pak Menteri,” tuturnya.
Sebelumnya, Nadiem mengatakan pihaknya sedang mengkaji pelaksanaan ujian nasional (UN). Menurutnya, UN berpotensi merugikan siswa.
“Kenyataannya di lapangan itu menjadi tolak ukur untuk prestasinya siswa. Inilah kesalahan yang menurut saya terjadi. Siswalah yang bisa merasa dirugikan dan merasa dia itu gagal kalau angkanya tidak memadai,” kata Nadiem seperti dikutip CNN Indonesia Tv, Sabtu (30/11).
Nadiem menyebut wacana penghapusan Ujian Nasional di tingkat sekolah dasar hingga sekolah lanjutan kemungkinan baru bisa diterapkan setelah 2020. Sementara untuk tahun depan, dia memastikan Ujian Nasional akan tetap digelar.
“Yang sudah pasti 2020 masih akan jalan UN. Itu kan sudah kami umumkan, biar tenang bagi yang sudah belajar. Ini (hapus UN) keputusan untuk yang di tahun berikutnya,” kata Nadiem.@sal
