Kemendagri Launching Pedoman BLUD Persampahan

Jurnal3.net/Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta Governance/Institutional Development Expert melaunching pedoman Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persampahan.

Langkah ini sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di daerah seluruh Indonesia. Pelaksana harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni pun mengrapresiasi kegiatan peluncuran pedoman tersebut.

Menurutnya, pedoman itu dinilai dapat menghadirkan solusi yang inovatif serta aplikatif untuk menanggulangi permasalahan sampah.

“Kami berharap agar Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan BLUD Persampahan yang telah disusun baik oleh Kemendagri serta kerja sama semua pihak dan lembaga yang ada, menjadi langkah yang strategis bagi suksesnya pengentasan masalah persampahan melalui mekanisme BLUD di bidang persampahan,” ujar Fatoni, Jumat (17/12) lalu.

Selain itu, lanjut Fatoni, peluncuran tersebut secara teknis digagas untuk memperkuat tata kelola persampahan yang optimal.

Hal itu terutama melalui pembentukan sistem kelembagaan yang sehat, mandiri, dan otonom yang dipimpin langsung oleh pemerintah kabupaten maupun kota untuk mengentaskan masalah sampah.

Guna mencapai hal tersebut, kata dia, diperlukan panduan dalam melaksanakan tata kelola persampahan yang selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Hal ini mengingat, aturan tersebut memuat fleksibilitas yang dapat diadopsi oleh unit pelaksana teknis pemerintah daerah.

“Salah satu bentuk fleksibilitas di sini adalah sangat dimungkinkan untuk bekerja sama dengan pihak lain (swasta dan lain sebagainya), mendapat anggaran, serta dapat melakukan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan, serta otonom dalam menjalankan sistem keuangan dan operasionalnya,” jelasnya.

Di lain sisi, mengingat hal itu merupakan sebuah terobosan baru, Fatoni meminta seluruh pemerintah daerah dapat beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

“Adapun terkait teknis penerapannya diharapkan dapat dilakukan sesuai dengan koridor peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam implementasinya, pemda perlu melakukan penyesuaian dan percepatan,” tandasnya. (dayat)

Share this…
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*