Gubernur Khofifah Optimis Kemiskinan Ekstrem Jatim Nol Persen di  2024

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, turun menyalurkan bansos di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Kabupaten Pasuruan./*ist

JURNAL3.NET / PASURUAN – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turun menyalurkan bansos di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Kabupaten Pasuruan, Selasa (16/1/2024).

Penyaluran bansos ini merupakan upaya intervensi  penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditarget mencapai nol  persen di tahun 2024 ini.

Ada sejumlah jenis bansos yang diserahkan Gubernur Khofifah. Salah satunya, bansos kemiskinan ekstrem yang diserahkan secara simbolis kepada 455 orang.

Di Kabupaten Pasuruan, total penerima bansos kemiskinan ekstrem sebanyak 1.108 penerima manfaat (PM). Masing-masing PM menerima bantuan sebesar Rp 1,5 juta.

“Provinsi Jatim berkomitmen kuat untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Untuk itu, Pemprov Jatim konsisten mengalokasikan dana untuk bansos bagi masyarakat tak mampu,” tegas Gubernur Khofifah, melalui siaran persnya, Rabu (17/1/2024).

“Di PAPBD 2023, bansos kemiskinan ekstrem yang dianggarkan Pemprov Jatim mencapai Rp 19.782.000.000. Bantuan ini disalurkan kepada 13.188 penerima manfaat se-Jatim. Tahun ini kita juga menganggarkan sebesar Rp 27 Milyar untuk 18.000 penerima manfaat. Kami optimisme kemiskinan ekstrem di Jatim tuntas menjadi nol persen,” imbuhnya.

Tak hanya itu, dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga menyalurkan bansos top up Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) yang disalurkan kepada penyandang disabilitas berat.

Bantuan ini diserahkan secara simbolis kepada 10 orang dari total 79 penerima manfaat yang ada di Kabupaten Pasuruan. Di mana setiap penerima manfaat menerima bantuan sebesar Rp 250 ribu. Jumlah ini merupakan tambahan dari 3.600.000 per tahun.

“Sebagai bentuk perhatian Pemprov Jatim kepada penyandang disabilitas, di PAPBD 2023, kami menganggarkan bantuan top up ASPD sebesar Rp 841.750.000 yang diberikan kepada 3.367 jiwa se-Jatim,” lanjutnya.

“Bantuan Rp 250 ribu ini sebenarnya tambahan. Sejatinya setiap penerima mendapatkan Rp 3,6 juta per tahun. Tapi Pemprov Jatim mendapat tambahan rezeki dari pendapatan daerah,  jadi Alhamdulillah dapat memberikan bantuan lebih ke panjenengan semua,”  ujarnya.

“Data terbaru dari BPS atas survey  September  paling cepat  Maret bahkan mungkin Mei, mudah-mudahan kita sudah mendekati nol persen kemiskinan ekstrem di Jatim. Tapi sekarang harus diberikan format-format yang kita siapkan untuk bisa menahan jangan sampai terjadi kemiskinan kembali. Jangan sampai ada Jamila, Jadi Miskin Lagi,” katanya.

Hal ini penting, sebut Khofifah, sebab Jamila (jadi miskin lagi) selalu bergandengan dengan Sadikin atau Sakit Sedikit Miskin. Itulah kenapa kepala daerah perlu memastikan capaian Universal Health Coverage sudah mencapai 100 persen./*Red

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*