JURNAL3 | JAKARTA – Sejumlah menteri di kabinet kerja Jokowi, Senin (13/03/2017) hari ini mendatangi gedung KPK untuk mengajukan kerjasama pengawasan dan pencegahan korupsi dalam proyek-proyek di kementerian yang dipimpinnya.
“Kami ada diskusi dengan KPK. Antara KPK dengan Kementerian Pertanian an tentang sawit. Kita lihat bagaimana plasma dan intinya, bagaimana replanting yang kita lakukan, kemudian pemetaannya, termasuk pembiayaan,” kata Menteri Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Kedatangan Amran ke KPK diduga terkait dengan heboh pemberitaan korupsi proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri pada 2010 silam, yang disebut-sebut melibatkan sejumlah anggota DPR, birokrat dan pengusaha.
Dalam kasus ini KPK telah menetapkan dua tersangka mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto yang sudah menjalani sidang perdana, Kamis pekan lalu. Dalam berkas dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Irman dan Sugiharto menyebut sejumlah nama penerima suap dalam proyek bernilai Rp 5,9 triliun itu dengan nominal beragam.
Selain Amran, menteri Jokowi lainnya yang mendatangai KPK adalah Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Budi juga meminta KPK melakukan pendampingan dan pencegahan dalam proyek-proyek di kementeriannya.
“Pak Menhub datang bersama Sekjend dan Irjen. Tujuannya adalah untuk pencegahan. Jadi banyak proyek besar di lingkungan perhubungan,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, hari ini.
Proyek besar Kementerian Perhubungan yang menjadi proyek nasional yakni proyek Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT).
“Beliau (Budi Karya) juga tadi menyampaikan kepada kami untuk mendampingi kalau nanti misalnya ada audit yang terkait dengan LRT dan MRT,” jelasnya.@khoirul
