JURNAL3 | JAKARTA – Eks Relawan Jokowi, Ferdinand Hutahaean mengatakan jelang pelaksanaan Pilkada serentak Febuari 2017, telah menenggelamkan perhatian masyarakat terhadap penyelenggarakan Pilkada di daerah lain, dan hanya terkonsentrasi pada Pilkada DKI saja.
“Pilkada Jakarta telah mengubur semua ajang demokrasi di daerah-daerah, karena Jakarta menjadi Pilkada paling bergengsi bahkan melibatkan seluruh poros kekuatan politik di negara ini,” kata Ferdhinand, Senin (23/01/2017).
“Terlebih dengan sangat kasat mata bahwa bayang-bayang penguasa ada didalam proses ini dan patut diduga terlibat mendukung salah satu pasangan calon Gubernur,” tambah dia.
Menurutnya, keterlibatan penguasa dalam proses Pilkada ini bukanlah sesuatu yang tidak masuk akal. Justru, penguasa saat ini yang dipimpin Presiden Jokowi berada di bawah dukungan politik yang tidak jauh berbeda dengan dukungan politik ke salah satu pasangan calon di Pilkada ini.
Sehingga, sambung tokoh amanat rumah rakyat ini keberpihakan itu bukanlah sesuatu yang aneh dan sah saja dilakukan secara pribadi dan kelompok.
“Yang tidak boleh dan menjadi aneh adalah ketika penguasa menggunakan kekuasaannya untuk menggerakkan infrastruktur negara atau lembaga negara untuk melakukan upaya tertentu dalam rangka mendukung pemenangan salah satu pasangan calon. Karena bila itu benar terjadi, itu adalah bentuk kejahatan politik penguasa dalam proses demokrasi,” tegas dia.
Karenanya sesuai ketentuan perundang-undangan, ujar dia, semua lembaga negara dilarang berpolitik secara langsung bahkan pegawai negeri sipil (PNS), TNI, POLRI, serta BIN secara tegas dilarang bepolitik praktis.
“Maka akan menjadi sebuah kejahatan terhadap negara dan kejahatan terhadap demokrasi apabila penguasa secara sadar menggerakkan kekuatan lembaga negara untuk memenangkan pasangan tertentu,” papar dia.
“Kita tentu berharap bahwa penguasa tidak akan melakukan kejahatan dalam demokrasi dan akan berlaku adil demi tercapainya tujuan demokrasi dan suara rakyat tidak dimanipulasi,” pungkasnya.@andiherman
