JURNAL3 / JAKARTA – Direktur Bidang Penanganan Kementerian Ketenagakerjaan, Susi Kustiati, mengatakan pada 2020 terdapat sekitar 20.000 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Penyebabnya, karena pekerjaan mereka sudah didigitalisasi dengan sistem robot.
Menurutnya PHK terbesar akan terjadi pada tenaga kerja di sektor industri terutama di cabang manufaktur. Berkaca pada tahun ini saja, sektor industri sudah terjamah digitalisasi robot dalam menjalankan industrinya.
“Banyak yang digantikan oleh robot di sektor manufaktur, jadi di pabrik-pabrik itu sudah banyak digantikan oleh robot,” kata Susi di Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Susi mengatakan pihaknya telah membuat rencana untuk para tenaga kerja yang nantinya terkena PHK tersebut. Susi mengklaim Kemenaker telah menyiapkan anggaran khusus untuk diadakannya pelatihan kerja dengan sitem re-skilling atau perubahan skill.
“Antisipasi yang kita lakukan tadi melalui pelatihan atau re-skilling. Tenaga kerja yang ter-PHK diperkirakan ada 20.000. Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan alokasi anggaran untuk pelatihan re-skilling,” ujarnya.
Pelatihan re-skilling ini nantinya juga akan disesuaikan dengan kemampuan dari para tenaga kerja yang ter-PHK itu, sehingga mereka dapat kembali mendapatkan pekerjaan lain sesuai dengan kompetensinya.
“Kementerian tenaga kerja itu mengalokasikan anggaran untuk orang-orang yang ter-PHK, misalnya PHK karena adanya digitalisasi di situ nanti si pekerja yang kena PHK itu akan didata dan akan dilihat sebenanrnya ke arah mana kompetensi yang harus dilatih supaya mereka bisa mendapatkan kompetensi yang lebih untuk mendapatkan pekerjaan lain,” ujar Susi.
Pelatihan kerja ini nantinya akan digelar di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, yang totalnya mencapai 305 BLK, dan 19 di antaranya adalah milik Kemnenaker.
“Karena kita punya 305 BLK, itu yang dipilih pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, kalau yang punyanya Kementerian Tenaga Kerjaan itu ada 19 lembaga tenaga kerja,” ujar Susi.
Bukan hanya untuk korban PHK, nantinya BLK juga akan terbuka untuk berbagi lapisan masyarakat seperti lulusan SMK. Kemenaker akan bekerja sama dengan Kemendikbud untuk mengadakan pelatihan vokasi kepada para siswa SMK agar mereka dapat bersaing nanti di dunia kerja setelah lulus.
“Kami bekerja sama dengan Kementrian Pendidikan melalui pelatihan vokasi, yang diselenggarakan di SMK maupun Politeknik, bagaimana sih kebutuhan industri, kita tampung dulu kebutuhan industrinya, baru kita susun programnya, supaya nanti setelah selesai mengikuti pelatihan, mereka dapat langsung terjun ke dunia industri,” ujar Susi.
Susi menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir, walaupun digitalisasi dan robot sudah menjamur di berbagai industri, namun hal tersebut juga menumbuhkan potensi lapangan pekerjaan yang baru, yaitu operator untuk mesin-mesin digital tersebut.
“Ketika ada digitalisasi tentu akan ada pekerjaan-pekerjaan yang akan tumbuh disamping pekerjaan-pekerjaan yang juga hilang karena digantikan robot sehingga tidak dibutuhkan tenaga kerja. Jadi ada pekerjaan yang tumbuh selama ini misalnya mungkin ke depan akan ada operator drone,” ujar Susi.@sal
