Surabaya (Jurnal3.net) – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengungkapkan bahwa prioritas pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpes) No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya -Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Emil menyatakan perpres tersebut akan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pengendalian banjir di titik-titik rawan.
“Fokus utamanya memang pada pengembangan insfrastruktur namun kami ingin ada upaya pengendalian banjir di dalamnya. Karena dua hal tersebut yang tidak bisa ditunda,” kata Emil, Selasa (18/01).
Emil berpendapat, hingga saat ini, salah satu pembangunan yang paling berdampak bagi kehidupan masyarakat dalam segala sektor adalah insfrastruktur. Ia optimistis, sebagai provinsi kontributor perekonomian nasional terbesar nomor 2, Jatim bisa menjaga daya saingnya.
“Kita paham bahwa pemerintah pusat memiliki banyak Proyek Strategis Nasional (PSN) dari Sabang hingga Merauke. Namun kami yakin, dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik Jatim bisa,” ujarnya.
Meski mengalami keterbatasan utamanya dalam hal permodalan, Emil mengaku ada hal yang bisa dilakukan melalui kerjasama dengan pemrakarsa Green Infrastructure Initiative (GII) milik Jerman.
“Tadi Pak Deputi Sarana dan Prasarana mengatakan bahwa ada kerjasama yang bisa dilakukan dalam pengembangan insfrastruktur. Karena ini GII, jadi akan ada pembangunan yang didalamnya juga ada mitigasi banjir,” kata Emil.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN / Bappenas Josaphat Rizal Primana mengungkapkan, optimalisasi dalam upaya melaksanakan PSN yang tertuang dalam Perpres 80 harus dilihat berdasarkan konstelasi tiap daerahnya. Artinya, kata dia, harus dilakukan pemetaan bersama.
“Sesuai Pak Wagub sampaikan tadi. Bahwa memang kita harus paham mana yang prioritas, mana yang second line. Tapi kita juga harus memastikan bahwa pembangunan ini terintegrasi,” tuturnya.
Josaphat menyampaikan, keterbatasan dalam hal permodalan harus sedini mungkin ditangani dengan mencari opsi pendanaan lain. Misalnya dengan memanfaatkan mitra yang sudah bekerja sama.
“Bisa lewat GII seperti yang disampaikan tadi. Selanjutnya yang akan kita upayakan adalah bagaimana pembangunan insfrastruktur ini akan mengedepankan Sustainbility,” kata dia, dalam keterangan tertulis terima media jurnal3.net.
“Agar pembiayaan ini akan terintegrasi dengan KPBU misalnya. Sehingga KPBU ini jangan sampai terhenti ditengah jalan. Kami harapkan kita bisa membahas kedepannya mana yang akan dijadikan prioritas,” tandasnya. (dayat)
