JURNAL3.NET / SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggandeng Polda Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, Kanwil IV KPPU dan stakeholder lainnya terus mengawasi ketersediaan minyak goreng (migor) di pasar tradisional Soponyono, Surabaya.
Hal itu setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan bahan baku migor pada hari Senin (23/5/2022) lalu.
Gubernur Khofifah mengatakan suplai migor curah di Jawa Timur masih belum memenuhi jumlah total kebutuhan masyarakat yaitu 35,4 ribu ton tiap bulan. Pada bulan ini hanya terpenuhi 19,2 ribu ton.
“Jadi pengawasan terkait migor ini harus dilakukan lebih optimal oleh semua pihak baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah,”terang Khofifah dalam keterangan tertulis resmi diterima redaksi media jurnal3.net, Sabtu (28/5/2022) hari ini.
Terkait pengawasan migor ini Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Kanwil IV KPPU Ratmawan Ari Kusnandar mengatakan KPPU terus melakukan pemantauan.
Dikatakannya masih banyak pedagang yang menjual migor di atas ketentuan HET yakni Rp 14.000 hingga Rp 15.000 per kilogram.
“Mereka menjualnya di kisaran harga antara Rp 16.000 hingga Rp 18.000 kg, namun trennya sudah mengalami penurunan dari harga yang pernah mencapai Rp 20.000 per kg,”tutur Ratmawan.
Di sisi lain sampai dengan saat ini KPPU juga masih intensif melakukan penyelidikan terhadap dua kasus minyak goreng, yaitu terkait dugaan tindakan mempengaruhi harga migor (kartel) dan dugaan penjualan migor bersyarat. *Syaiful Hidayat
