JURNAL3.NET / SURABAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerjsama dengan Pemerintah Provinsi Jatim menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi keluarga pejabat eselon satu dan dua Pemprov, Selasa (30/08/2022), di Hotel Wyndham, Surabaya.
Yang menarik, dalam pelaksanaan Bimtek ini, para pejabat diharuskan membawa pasangannya masing-masing, baik istri atau suaminya. Harapannya, keluarga bisa menjadi benteng utama dalam mencegah tindakan korupsi maupun penyalahgunaan wewenang.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, yang hadir dalam pembukaan Bimtek, menyampaikan apresiasinya kepada KPK RI atas penyelenggaraan Bimtek Keluarga Berintegritas.
Menurut Khofifah, Bimtek ini sangat penting sebagai langkah preventif dan edukatif anti korupsi berbasis keluarga. Dirinya yakin Bimtek ini bisa mengungkit integritas masing-masing pejabat di lingkungan Pemprov Jatim.
“Ini pola yang sangat bagus. Yang laki-laki membawa istrinya dan yang perempuan membawa suaminya. Pola ini dilakukan agar sama-sama bisa saling memahami betapa pentingnya menjaga integritas berbasis keluarga untuk menghindari tindakan korupsi,” ungkap Khofifah.
Bimtek kali ini mengusung tema Mewujudkan Keluarga Antikorupsi Melalui Penanaman Nilai-Nilai Integritas. Khofifah berharap kegiatan ini bisa dilakukan rutin atau berkala.
“Kita sebagai kepala daerah tentu berharap reguler. Kenapa? Karena integritas harus terus dipompa dan diinjeksi karena kadang ada godaan dan ujian sehingga bisa tereduksi,” ujarnya.
Khofifah menegaskan dalam agenda hari ini pemberdayaan masyarakat melalui entitas terkecil yaitu keluarga, bisa memperkuat integritas diseluruh ASN Pemprov Jatim.
“Keluarganya kuat berintegritas, komunitasnya berintegritas, maka seluruh ASN berintegritas,” tegasnya.
Terpisah, Direktur Jejaring Pendidikan KPK RI , Aida Ratna Zulaiha, mengatakan, proses pencegahan korupsi KPK RI memiliki tiga strategi.
Pertama, strategi pendidikan yang dilakukan dalam rangka menanamkan nilai supaya orang tidak ingin atau tidak mau korupsi. Strategi kedua adalah strategi pencegahan dilakukan melalui perbaikan sistem supaya orang tidak bisa korupsi.
Strategi ketiga adalah strategi penindakan dilakukan melalui proses penanganan perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi supaya orang kemudian takut dan jera.
“Jadi kenapa KPK melakukan kegiatan pendidikan anti korupsi ini, untuk selalu mengingatkan tentang pentingnya nilai-nilai integritas agar selalu ditanamkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
“Juga bagi tiap pasangan, saya berpesan untuk harus kritis pada pendapatan suami atau istri di luar gaji dan tidak menuntut secara berlebihan pada pasangan masing-masing agar terhindar dari perilaku korupsi,” pungkasnya./*rls
