JURNAL3.NET / JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengisyaratkan akan melakukan evaluasi keberadaan mereka di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), pada musyawarah kerja nasional (mukernas).
Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, menyatakan, keputusan partainya tetap berada di KIB atau keluar akan diputuskan dalam mukernas mendatang.
Sementara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklaim tengah didekati Partai Golkar di samping masih terus mematangkan komunikasi politik dengan Partai NasDem dan Partai Demokrat.
Pengamat Politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, Minggu (02/10/2022) mengatakan wajar terjadi tawar menawar dalam koalisi.
Karena, kalau satu partai keluar, maka akan berdampak ke partai lain dalam koalisi untuk mengusung calon presiden pada Pemilu.
“Setiap partai tentu punya posisi yang kuat. Karena itu, setiap partai belum mau buru-buru bergabung dengan partai A atau B selama belum jelas keuntungan politik yang mereka dapatkan dari koalisi itu,” ujarnya.
Dia menambahkan, selama kalkulasinya belum pas, maka proses tawar menawar politik akan jalan terus, termasuk gertakan untuk keluar dari koalisi.
Sebelumnya, pergantian ketua umum PPP dari Suharso Monoarfa ke Mardiono disinyalir bakal mengubah konstelasi politik jelang Pilpres 2024.
Tapi, sesudah disahkan menjadi Plt Ketua Umum PPP, Mardiono bilang partainya masih akan berada di KIB.
“Koalisi, tidak ada yang pasti. Baru pasti kalau sudah ke KPU. Sekarang, mau pakai salam-salaman, hitam di atas putih, itu masih bisa cair kalau partai-partai itu belum mendapatkan keuntungan yang signifikan dari bentuk koalisi-koalisi mereka.” jelas Ray Rangkuti.
Lebih lanjut, Ray melihat peluang PKS berkoalisi dengan Partai Golkar dan partai lain tergantung Anies Baswedan.
“Kenyataan politik PKS itu Anies. Kalau Anies dengan PDIP, NasDem, Demokrat atau siapa saja, maka PKS akan ikut koalisi itu,” ungkapnya.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (Wasekjen PKS) Ahmad Fathul Bari mengungkapkan, pihaknya memang tengah menjalin komunikasi intensif dengan Demokrat dan NasDem.
Koalisi itu berupaya mengusung bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang memiliki karakter nasionalis-religius, serta berpeluang besar menang di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Dengan hasil keputusan tersebut, PKS sudah lebih intensif melakukan komunikasi politik, antara lain dengan NasDem dan Demokrat, dengan melihat tokoh-tokoh potensial yang mendekati dengan kriteria tersebut,” ucapnya.
Tapi, PKS tidak menutup komunikasi politik dengan partai lain. Menurut Ahmad, PKS berpegang pada hasil MMS VII PKS dalam menentukan arah koalisi.
“Tetapi komunikasi dengan parpol lain juga tetap berjalan, selama konfigurasi koalisi dapat memenuhi syarat serta tokoh yang akan diusung mendekati dengan kriteria yang diputuskan oleh MMS VII PKS,” tegasnya./ *Riris Hikari
