JURNAL3.NET / SURABAYA – Sebelum memasuki pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang R APBD Jatim tahun 2023 pada 10 November 2022. Kali ini memasuki tahap laporan badan anggaran (Banggar) DPRD Jatim memberikan masukan terhadap R APBD 2023.
Setelah melalui rapat perdebatan cukup alot, banggar akhirnya menyampaikan laporan resmi tentang perangkaan Rancangan APBD Jatim 2023 di rapat paripurna, Selasa (8/11/2022) sore.
Dalam laporan banggar disebutkan, proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Rinciannya, untuk Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp 29.299.004.328.593 (Baca : 29 triliun 299 milyar 4 juta 328 ribu 593 rupiah).
Kemudian proyeksi Belanja Daerah mencapai Rp 30.570.972.211.593 (Baca : 30 trilyun 570 milyar 972 juta 211 ribu 593 rupiah).
Belanja daerah ini akan digunakan untuk belanja operasional dan belanja modal yang dialokasikan melaluio Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Melihat komposisi antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebagaimana tersebut , maka Rancangan APBD Jatim Tahun 2023 diperkirakan defisit sebesar Rp 1.271.967.883.000 (Baca : 1 trilyun 271 milyar 967 juta 883 ribu rupiah), yang akan ditutup dengan Pembiayaan Daerah Netto.
Pembiayaan Netto berasal dari Pembiayaan Daerah yang diproyeksikan sebesar Rp 1.271.967.883.000. Yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan berasal dari Perkiraan Silpa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.908.850.350.000 (Baca : 1 trilyun 908 milyar 850 juta 350 ribu rupiah.Pengeluaran Pembiayaan, sebesar Rp 636.882.467.000 (baca : 636 milyar 882 juta 467 ribu rupiah).
“Dengan demikian, terdapat Pembiayan Netto sebesar 1 trilyun 271 milyar 967 juta 883 ribu rupiah yang merupakan pengurangan antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan,” jelas Anggota Banggar DPRD Jatim, Pranaya Yudha, Rabu (9/11/2022) .
Namun banggar juga mengingatkan, tentang tujuh prioritas pembangunan Jawa Timur Tahun 2023. Antara lain, Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata.
Peningkatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, produktifitas dan daya saing ketenagkerjaan dan pengentasan kemiskinan; Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumberdaya energi, peningktan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, dan Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur.
“Berdasarkan pembahasan Komisi-Komisi dengan mitra kerja, kami memberi catatan masih didapatkan beberapa OPD yang belum bisa memahami dan mensinergikan program kegiatan yang diembannya dengan prioritas pembangunan Jawa Timur Tahun 2023,” papar Yudha.
Politisi asal Fraksi Partai Golkar ini menyampaikan, hal tersebut sangat berbahaya untuk kinerja Pemprov Jatim di tahun 2023 nanti.
“Dikhawatirkan hal ini berdampak pada penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang belum bersinergi, belum terintegrasi serta belum mensuport program prioritas Jawa Timur tersebut,” pungkasnya.
Setelah laporan Banggar, direncanakan pada hari Kamis (10/11/2022) hari ini, sampai pada agenda Paripurna tentang Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi.
Bila 9 Fraksi di DPRD Jatim menerima seluruh rancangan APBD 2023, maka dilakukan pengesahan bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Diketahui dari 9 Fraksi, terdapat 1 Fraksi yakni Fraksi Gerindra yang masih mempersoalkan tata pola penganggaran dari eksekutif yang kacau balau.
Bahkan dalam rapat paripurna kemarin, selasa (8/11/2022), Wakil Ketua Fraksi Gerindra Rohani Siswanto melakukan interupsi dan walk out. /*Red
