JURNAL3.NET / PONOROGO – Tiga skema menjawab problem kelangkaan pupuk yakni, pola kemitraan, hybrid founding system (pembiayaan campuran), dan dukungan penuh APBD.
Bupati Sugiri Sancoko berhitung bahwa pupuk bersubsidi ternyata hanya mampu menopang 42 persen dari kebutuhan bercocok tanam pada sekitar 10 ribu hektare lahan sawah di Ponorogo.
‘’Jawaban yang tepat atas persoalan pupuk adalah pertanian berkelanjutan,’’ kata Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Rabu (23/11/2022).
Terjadi salah kaprah dalam revolusi pertanian di Indonesia ketika ingin mencapai ketahanan pangan dengan pemanfaatan pupuk kimia (anorganik) untuk menggenjot produksi padi. Akibatnya, unsur organik hilang sehingga tanah sawah menjadi kering.
‘’Mari kembali ke alam dengan mengembalikan nutrisi ke tanah. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan yang mengandung gas terbukti sudah merusak kelestarian lingkungan,’’ terang Kang Bupati sapaan akrabnya.
Bupati yang anak petani itu meminta jerami (damen) dan tebon (sisa batang tanaman jagung) dikembalikan ke sawah.
Petani selama ini membakar limbah panen padi dan jagung itu. Pihaknya juga menggandeng tenaga ahli dari Universitas Brawijaya untuk mendorong petani memproduksi sendiri pupuk organik.
‘’Pola kemitraan dengan investor juga memakai syarat penggunaan pupuk yang tepat guna,’’ ungkapnya
Pabrikan asal Kalimantan Timur lebih dulu melakukan penelitian unsur hara pada tanah sebelum memproduksi pupuk yang tepat.
Kang Bupati menjamin pupuk kemitraan itu tidak dijual bebas di pasaran. Bersamaan itu, bantuan pupuk yang bersumber dari APBD hanya diperuntukkan kepada komunitas petani tertentu.
‘’Konsep kembali ke alam dan pertanian berkelanjutan akan menjawab persoalaan kelangkaan pupuk kimia dan turunannya,’’ tegas Kang Bupati. /*Red
