JURNAL3.NET / SURABAYA – Sepanjang tahun 2022, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Dinas Sosial (Dinsos) Jatim telah melaksanakan berbagai program yang telah dicanangkan dengan baik.
Bahkan, serapan anggaran Dinsos Jatim di tahun ini juga meningkat daripada tahun sebelumnya.
“Serapan anggaran lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sebelumnya sekitar 94 persen, tahun ini ada peningkatan serapan yang mencapai 96 persen sekian. Saya berikan apresiasi kinerja teman-teman semuanya. Saya berharap tahun depan lebih bagus lagi. Pahami tupoksi dan sebagainya dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan organisasi,” kata Kepala Dinsos Provinsi Jatim, Dr Alwi MHum, Senin (2/1/2022).
Orang nomor satu di Dinsos Jatim itu juga menyampaikan, seluruh program Dinsos Provinsi Jatim yang terbalut dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial telah berjalan dengan lancar, baik yang ada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) maupun di luar UPT dan program yang terencana maupun tidak terencana.
Salah satu program tersebut ialah Jatim Bebas Pasung. Di tahun 2022 ini, Dinsos Jatim telah melaksanakan pembebasan korban pasung di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Madiun, Nganjuk, dan Bangkalan.
Dalam melaksanakan program ini, Dinsos Jatim bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur, Dinas Kesehatan, dan pemerintah kabupaten setempat.
“Di tahun depan program ini akan terus berjalan. Mudah-mudahan tidak ada kendala, sehingga upaya pembebasan pasung bisa lebih banyak lagi. Kemarin sempat terkendala pandemi,” kata Alwi.
Dalam upaya mencegah pemasungan kembali (re-pasung), Dinsos Jatim juga melaksanakan Family Gathering Keluarga Korban Eks Pasung di 20 kabupaten/kota. Lokasi kegiatan ini difokuskan di kabupaten/kota dengan angka bebas pasung yang tinggi.
Program berikutnya, Jatim Peduli Anak dan Perempuan. Awal September 2022 lalu, Kepala Dinsos Jatim dikukuhkan Gubernur Jatim sebagai Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (PMPA) Provinsi Jatim di Bidang Pemulihan.
Dalam satgas tersebut, Dinsos Jatim bertugas untuk menyiapkan shelter bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
“Kami punya 30 Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Balai. Prinsipnya semua UPT/Balai bisa dipakai untuk shelter, hanya saja ada yang sudah menyiapkan diri dan ada yang belum. Saat ini ada 7 hingga 9 shelter. Yang lain, di tahun 2023 nanti mereka akan merenovasi satu ruangan atau rumah untuk dijadikan shelter,” ungkapnya.
Program lainnya, Jatim Sosial Care (JSC) yang merupakan pelayanan dan respons cepat, tepat, dan solutif terhadap penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).
Program ini melibatkan UPT/Balai Dinsos Jatim dan pilar-pilar sosial, serta berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Pejabat kelahiran Sumenep ini juga menyampaikan bahwa realisasi pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Plus di tahun 2022 cukup bagus.
PKH Plus diberikan kepada 49.111 keluarga penerima manfaat (KPM) lansia dan disalurkan dalam empat tahap. Setiap tahap penyaluran ditargetkan 95 persen, tetapi bisa mencapai lebih dari 95 persen.
Sedangkan bantuan ASPD Plus disalurkan kepada 3.629 KPM penyandang disabilitas berat dalam empat tahap.
Di tahap pertama, penyaluran mencapai 90 persen, di tahap kedua mencapai 85 persen, di tahap ketiga 83 persen, dan di tahap keempat sebanyak 82 persen./*Red
