JURNAL3.NET / SURABAYA – Presiden Joko Widodo telah menghentikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 30 Desember 2022.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Khofifah juga turut mendukung kebijakan tersebut dan menjelaskan relevansinya dengan situasi COVID-19 di Jawa Timur.
“Pada akhir tahun 2022 kemarin Bapak Presiden RI telah mencabut PPKM, saya rasa ini momentum yang tepat karena dalam 10 bulan terakhir indikator epidemiologis menunjukkan bahwa Indonesia bisa mengendalikan COVID-19. Angka BOR, positivity rate, angka kematian, semuanya di bawah standar WHO,” Ujar Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (3/1/2023).
Gubernur Khofifah juga membeberkan situasi COVID-19 di Jawa Timur yang telah selaras dengan upaya pencabutan PPKM ini.
“Jawa Timur insyaAllah sudah sangat siap dalam melepas PPKM ini, berdasarkan indikator epidemiologis seluruh kabupatan dan kota di Jawa Timur telah berhasil mempertahankan level 1 selama 6 bulan berturut turut.
Bahkan per SenIn (2/1/2023) kemarin, positivity rate Jatim tercatat 2.18% dan BOR tercatat 3.78%. Angka-angka ini juga semuanya di bawah standar WHO, bahkan angka ini lebih baik dari rata – rata Nasional, dimana berdasarkan website kemenkes posivity rate nasional 2.68% dan BOR 4.31%,” tambahnya.
Gubernur Khofifah berharap langkah pencabutan PPKM berdampak positif ke berbagai sektor, terutama ekonomi dan pendidikan. Dia berharap kondisi ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 lebih baik.
“Semoga dengan dihentikannya PPKM ini bisa mendorong, men-trigger ekonomi maupun pariwisata kita untuk tumbuh lebih baik dibanding tahun 2022,” ujarnya.
Sebagai update, kasus aktif COVID-19 di Jawa Timur per 2/1/2023 tersisa 411 kasus dengan tambahan kasus harian 27 kasus . Vaksinasi dosis 1 telah dilakukan kepada 30.263.137 orang, dosis 2 sebanyak 26.387.531 orang dan booster kepada 9.215.227 orang. /*Red
