JURNAL3.NET / SURABAYA – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta bank UMKM atau BPR Jawa Timur memperbaiki kinerjannya ditahun 2023 ini.
Salah satunya dengan dengan membuat tabungan emas dan tabungan umroh serta haji.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika dikonfirmasi usai melakukan usai hearing bersama bank UMKM dan BPR Jatim, Selasa (10/1/2023).
“Komisi C mendorong, ditahun 2023 ini bank BPR dan UMKM Jatim punya program roadmap handalan yang segera direalisasikan program tersebut untuk menarik nasabah. Mengingat saat pandemi covid 19 sudah selesai dan PPKM juga sudah dicabut,”tegas Pranaya.
Dengan program tersebut bank UMKM dan BPR akan diminati masyarakat di Jatim.
Sehingga angka-angka biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) yang tinggi bisa ditekan karena masuknya para nasabah tersebut.
“Setiap kali rapat hearing, komisi C bersama bank BPR dan UMKM Jatim sudah saya sampaikan untuk BOPOnya selalu tinggi mencapai 80 % dibanding dengan bank Jatim yang hanya sekitar 50. – 60 %. Nah ini tentunya akar persoalanya harus dilihat. Dan ternyata penyebabnya biaya deposito yang mahal,”katanya.
Untuk masukan berikut, yaitu bank UMKM dan BPR Jatim untuk tahun 2023 ini untuk gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat, mengingat saat ini bank BPR punya program yang bagus Yaitu Paket Kredit Petani Jawa Timur (PKPJ), dan Dagulir untuk pelaku UMKM.
“Program tersebut harus segera disosialisasikan ke masyarakat baik melalui radio atau media massa. Bahkan pihak DPRD Jatim saat ini juga membantu sosialisasikan ke masyarakat lewat wawasan kebangsaan dan reses bahwa di Jatim ada BPR dan UMKM yang memiliki program Dagulir dan PKPJ,”pungkasnya.
Terpisah, Kepala dinas koperasi dan UMKM Jatim Andromeda mengakui adanya kenaikan pro kesra Rp 50 juta tersebut.
Menurut Andromeda sekarang ini sedang disiapkan regulasinya untuk menggantikan yang lama.
“Perlu payung hukumnya juga misalnya pergub dan aturan lainnya. Baru bisa diterapkan kalau semuanya sudah siap,” jelasnya singkat.
Direktur Kepatuhan Bank UMKM dan BPR Jatim, Farid mengaku sampai saat ini belum ada regulasi atas adanya kenaikan pro kesra sebesar Rp50 juta ini.
“Dalam waktu dekat masih dalam pembahasan regulasinya untuk pelaksanaanya. Yang pasti nantinya untuk pengajuan pinjaman tersebut melalui sejumlah mekanisme yang berlaku dan tujuannya tidak memberatkan para pelaku UMKM di Jatim,” jelasnya.
Terkait masukan Tabungan Haji dan Umroh, Bank BPR dan UMKM saat ini sudah mulai melakukan pembahasan bersama direksi di jajaran bank BPR dan UMKM.
Serta juga saat ini juga lagi berusaha melakukan kerjasama dengan sejumlah travel umroh dan haji di Jatim. /*Red
DPRD Jatim Minta Bank UMKM dan BPR Perbaiki Kinerja di 2023
JURNAL3.NET / SURABAYA – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta bank UMKM atau BPR Jawa Timur memperbaiki kinerjannya ditahun 2023 ini.
Salah satunya dengan dengan membuat tabungan emas dan tabungan umroh serta haji.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika dikonfirmasi usai melakukan usai hearing bersama bank UMKM dan BPR Jatim, Selasa (10/1/2023).
“Komisi C mendorong, ditahun 2023 ini bank BPR dan UMKM Jatim punya program roadmap handalan yang segera direalisasikan program tersebut untuk menarik nasabah. Mengingat saat pandemi covid 19 sudah selesai dan PPKM juga sudah dicabut,”tegas Pranaya.
Dengan program tersebut bank UMKM dan BPR akan diminati masyarakat di Jatim.
Sehingga angka-angka biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) yang tinggi bisa ditekan karena masuknya para nasabah tersebut.
“Setiap kali rapat hearing, komisi C bersama bank BPR dan UMKM Jatim sudah saya sampaikan untuk BOPOnya selalu tinggi mencapai 80 % dibanding dengan bank Jatim yang hanya sekitar 50. – 60 %. Nah ini tentunya akar persoalanya harus dilihat. Dan ternyata penyebabnya biaya deposito yang mahal,”katanya.
Untuk masukan berikut, yaitu bank UMKM dan BPR Jatim untuk tahun 2023 ini untuk gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat, mengingat saat ini bank BPR punya program yang bagus Yaitu Paket Kredit Petani Jawa Timur (PKPJ), dan Dagulir untuk pelaku UMKM.
“Program tersebut harus segera disosialisasikan ke masyarakat baik melalui radio atau media massa. Bahkan pihak DPRD Jatim saat ini juga membantu sosialisasikan ke masyarakat lewat wawasan kebangsaan dan reses bahwa di Jatim ada BPR dan UMKM yang memiliki program Dagulir dan PKPJ,”pungkasnya.
Terpisah, Kepala dinas koperasi dan UMKM Jatim Andromeda mengakui adanya kenaikan pro kesra Rp 50 juta tersebut.
Menurut Andromeda sekarang ini sedang disiapkan regulasinya untuk menggantikan yang lama.
“Perlu payung hukumnya juga misalnya pergub dan aturan lainnya. Baru bisa diterapkan kalau semuanya sudah siap,” jelasnya singkat.
Direktur Kepatuhan Bank UMKM dan BPR Jatim, Farid mengaku sampai saat ini belum ada regulasi atas adanya kenaikan pro kesra sebesar Rp50 juta ini.
“Dalam waktu dekat masih dalam pembahasan regulasinya untuk pelaksanaanya. Yang pasti nantinya untuk pengajuan pinjaman tersebut melalui sejumlah mekanisme yang berlaku dan tujuannya tidak memberatkan para pelaku UMKM di Jatim,” jelasnya.
Terkait masukan Tabungan Haji dan Umroh, Bank BPR dan UMKM saat ini sudah mulai melakukan pembahasan bersama direksi di jajaran bank BPR dan UMKM.
Serta juga saat ini juga lagi berusaha melakukan kerjasama dengan sejumlah travel umroh dan haji di Jatim. /*Red
