JURNAL3.NET / BOJONEGORO – Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengadakan rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait evaluasi realisasi anggaran 2022 bersama DPRD Bojonegoro, Rabu (12/1/2023).
Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menegaskan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD yang tidak mengganggu kebutuhan pelayanan dasar untuk masyarakat.
Ada beberapa anggaran yang memang harus dicadangkan atau sebab lain. Diantaranya Rp 362 miliar dari rencana pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, dan Rp 500 miliar berasal dari dana abadi pendidikan dan hal tersebut tidak mengganggu pelayanan minimal dasar.
Kepala BPKAD Luluk Alifah menyampaikan, adanya anggaran sebesar Rp 3,118 triliun di akhir Desember tahun 2022, sebenarnya bukan Silpa.
Namun merupakan uang yang ada di kas daerah. Sebab untuk Silpa besarannya akan ditetapkan pada saat setelah audit.
Setelah pemeriksaan BPK atau LKPD 2022 audited, itu baru bisa menentukan besaran Silpa.
Luluk menambahkan, anggaran Rp 3,118 triliun merupakan besaran uang yang ada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang salah satunya disebabkan pada tanggal 29 Desember 2022 ada transfer kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sejumlah Rp 648 miliar.
Selain itu juga ada beberapa belanja terutama belanja pengadaan tanah sebesar Rp 491 miliar dan baru terealisasi Rp 10 miliar atau 2 persen. Juga dana abadi Rp 500 miliar.
“Belum diserap karena menunggu regulasi, jadi tetap kita cadangkan,” ujarnya.
Luluk juga menyampaikan bahwa alokasi anggaran belanja mandatory (wajib) pada Perubahan APBD 2022 di bidang pendidikan sebesar Rp 1.53 triliun atau 23,64% (termasuk dana abadi pendidikan).
Sedang di bidang kesehatan Rp 1.05 triliun atau 18,04% dan Infrastruktur Rp 1.74 triliun atau 92,56%.
“Belanja wajib atau mandatory tersebut telah terpenuhi. Jadi belanja untuk program prioritas semuanya sudah terpenuhi untuk kesejahteraan masyarakat Bojonegoro,” pungkasnya. /*Red
