JURNAL3.NET / JAKARTA – Dugaan suap pengelolaan dana hibah Provinsi Jatim, yang menyeret nama Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P Simanjuntak, merembet ke sejumlah anggota DPRD Jatim lainnya.
Untuk menelusuri persoalan dana hibah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sembilan orang anggota DPRD Jatim.
Delapan orang anggota DPRD Jatim diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka soal dugaan suap pengelolaan dana hibah di Provinsi Jatim.
Kedelapan orang anggota DPRD Jatim itu diantaranya:
Sri Untari (anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan)
Fauzan Fuadi (anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKB)
Muhammad Reno Zulkarnaen (anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat)
Blegur Prijanggono (anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar).
Suyatni Priasmoro (anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Nasdem)
Heri Romadhon (anggota DPRD Jatim dari Fraksi PAN)
Achmad Sillahuddin (anggota DPRD Jatim dari Fraksi PPP)
Kusnadi (Ketua DPRD Jatim dari Fraksi PDIP).
Selain ke-8 anggota DPRD Jatim, KPK juga memeriksa pegawai Bank BNI cabang HR Muhammad Surabaya, bernama Maudy Farah Fauzi.
Kepastian pemeriksaan 8 anggota DPRD Jatim dan 1 pegawai BNI itu diungkapkan Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, Rabu (1/02/2023), di gedung KPK, Jakarta.
“Para anggota DPRD Jatim itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sahat Tua P. Simanjuntak, selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024,” ungkap Ali.
Diungkapkan Ali, pemeriksaan dilakukan di Mako Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jawa Timur, Jalan Gresik nomor 39, Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur.
Terkait materi pemeriksaan, Ali menegaskan, itu menjadi kewenangan penyidik.
“Yang pasti ada hubungannya dengan dana hibah dan tersangka STPS,” pungkas Ali./*Riris Hikari
