BKKBN Komitmen Turunkan Stunting dan Diska di Jember

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, dan Bupati Jember, Hendy Siswanto, saat Peresmian Ruang Anturium di RSUD. Subandi Jember. /*Dok. HumasBKKBNJatim

JURNAL3.NET / JEMBER – Tingginya angka stunting dan dispensasi nikah di Jember menjadi perhatian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI.

Melalui kegiatan Kick Off Training of Fasilitator (TOF) Orientasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) Tingkat Provinsi Jawa Timur, angka stunting dan dispensasi nikah di Jawa Timur terutama di Jember diharapkan bisa menurun.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, mengatakan sesuai dengan arahan Presiden, pemerintah saat ini fokus pada program penurunkan angka kemiskinan ekstrem, angka stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB). Pada tahun 2024 semua angka tersebut harus turun.

Salah satu upaya untuk menurunkan AKI dan AKB yang baik melalui kontrasepsi yang baik.

“Kami punya program namanya PKBRS atau Program Pelayanan Keluarga Berencana Di Rumah Sakit. Kami berterimakasih karena RSUD. Subandi Jember sudah memiliki itu dan hari ini sedang dilakukan pemasangan KB implan sebanyak 75 akseptor dan 25 akseptor KB IUD, ” kata Hasto melalui pers rilis BKKBN Jatim, Kamis (2/2/2023).

Hasto menjelaskan jumlah penduduk Jember sebanyak 2.6 juta jiwa dan dalam satu tahun yang melahirkan hampir 40 ribu persalinan. Dari 40 ribu ibu hamil ini belum bisa mengakses layanan KB.

Untuk itu BKKBN sedang gencar program setiap ibu melahirkan langsung pasang KB.

Sedang untuk menurunkan angka stunting dilakukan dengan pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang akan memantau dan mendampingi setiap keluarga stunting, keluarga beresiko stunting, calon pengantin dan keluarga baduta.

Khusus untuk program TPK ini, sambung Hasto, di Tahun 2023 BKKBN memiliki program Kick Off TOF TPK sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan TPK dalam menjalankan tugas mereka.

Sebagai Kabupaten dengan angka stunting tertinggi di Jatim, maka pelaksanaan Kick off TOF TPK pertama di Jatim digelar di Jember.

Kepada awak media, Hasto menjelaskan angka stunting dan angka dispensasi nikah di Jember masih tinggi.

Agar Tim Pendamping Keluarga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik maka TPK harus mendapatkan pelatihan dan pendampingan.

Di Jember ada 5600 TPK untuk keluarga stunting, keluarga beresiko stunting, calon pengantin dan sebagainya.

Hasto menjelaskan kendala yang paling besar adalah culture. Untuk merubah kebiasaan itu tidaklah mudah. Yang bisa dilakukan adalah mengubah mindset dan itu dilakukan secara bersama-sama.

“Kami memiliki program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsyat) yang akan memberikan informasi tentang menu-menu sehat dengan menggunakan bahan-bahan yang ada disekitar kita, ” jelasnya.

Bupati Jember, Hendy Siswanto, menjelaskan tingginya angka stunting dan angka dispensasi nikah di Jember merupakan sebuah permasalahan yang menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten Jember di tahun 2023 ini.

“Entah kebetulan atau apa, besok saya akan mengumpulkan 15 OPD untuk mengatur program guna mempercepat penurunan angka stunting di Jember. Target kami di tahun 2023 turun maksimal dan zero stunting di 2024,” tegasnya. /*Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This will close in 5 seconds