JURNAL3.NET / SURABAYA – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Budi Hanoto mengatakan, Gubernur Khofifah melakukan langkah tepat salah satunya operasi pasar beras murah untuk pengendalian inflasi.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri High Level Meeting (HLN) dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Bersama Forkopimda Jawa Timur di JW Marriott Hotel Surabaya, Senin (20/2/2023).
Ia juga mengatakan, bahwa pada HLM ini dibahas langkah-langkah pengendalian inflasi khususnya menjelang hari besar keagamaan nasional.
Diantaranya koordinasi yang kuat, sinergi yang kuat, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan pasokannya, dan komunikasi yang bagus agar belanja dengan lebih bijak.
“Tidak jor-joran sesuai dengan kebutuhan dan tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian tentunya BI dan Pemprov dan seluruhya mendukung semua sinergi ini, dalam menentukan program-program yang lebih detail di level kabupaten kota,” ucap Budi Hanoto.
Untuk diketahui, Gubernur Khofifah menelurkan sejumlah poin-poin arahan penting. Antara lain Pemerintah Provinsi Jatim, Pemkab dan Pemkot bersama Satgas Pangan harus melakukan sinergi dan koordinasi dengan Gapoktan, PERPADI, Distributor dan Perum Bulog agar terwujud stabilisasi pasokan dan harga pangan (komoditas beras) di Jatim.
Kedua, memperkuat fungsi Bulog sebagai penyedia cadangan beras pemerintah sebagai CBP (Cadangan Beras Pemerintah) tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton.
Secara on-farm, peningkatan ketersediaan pasokan dilakukan dengan menggalakkan masa tanam lebih cepat, serap gabah beras petani, penyusunan pola tanam dengan pendekatan teknologi pertanian terpadu, optimalisasi pengamanan produksi.
Berikutnya, digitalisasi pemasaran produk pertanian dan mendorong adanya food station, peningkatan kerja sama antar daerah dan pelaksanaan operasi pasar dilakukan sewaktu-waktu oleh semua kabupaten/kota apabila komoditas tertentu mengalami kenaikan harga yang signifikan dan optimalisasi penggunaan BTT untuk subsidi ongkos angkut.
Sebagai informasi, HLM Rakor Pengendalian Inflasi ini dilakukan untuk memetakan, mengevaluasi, mencari solusi untuk penanganan dan pengendalian Inflansi secara Efektif dan efisien bersama Forkopimda Jawa Timur, Kepala Daerah Se-Jawa Timur dan Para Kepala Instansi Vertikal Provinsi Jawa Timur maupun Perangkat Daerah Jawa Timur./*Red
