JURNAL3.NET / SURABAYA – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kerap melakukan pendekatan secara kultural spiritual dalam berbagai dialog dengan masyarakat dari budaya yang berbeda.
Hal ini dilakukan gubernur untuk mewujudkan Pemilu tertib 2024. Di Jawa Timur ini lanjut gubernur, rasa kearifan lokal terbangun karena masing-masing masyarakat relatif memiliki soliditas untuk bisa saling menjaga harmoni di antara satu entitas dengan entitas yang lain.
“Maka harmonious partnership itu menjadi ruh dari seluruh program yang kami lakukan dan diinisiasi ada di dalam RKPD pemprov jatim,“ kata Gubernur Khofifah, saat menghadiri Acara Cangkrukan yang digelar Menko Polhukam Gerakan Indonesia Tertib di Provinsi Jatim dengan tema Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju di Hotel Westin Pakuwon Surabaya, Selasa (28/2/2023).
Khofifah menegaskan bahwa seluruh sektor yang ada di Jawa Timur harus terpayungi dalam tujuan yang sama, yakni membangun kemitraan yang harmonis.
Namun, tidak hanya secara struktural pemerintahan, Khofifah menegaskan bahwa pemerintah perlu menangkap ide dari masyarakat dengan berbagai latar belakang daerah maupun kesukuan yang ada di Jatim.
“Harmonious partnership tidak hanya dengan pendekatan struktural tapi kita harus menangkap ide-ide dari kultur Mataraman, ide-ide dan kearifan lokal dari suku Tengger, ide-ide dan kearifan lokal dari dari suku Samin, ide-ide dan kearifan lokal dari Osing, ide-ide dan kearifan lokal dari seluruh jaringan madura baik yang ada di pulau madura maupun yang ada di tapal kuda. Ide-ide dan seluruh kearifan dari daerah pantura,” tuturnya.
Gubernur mencontohkan, dialog Presiden Jokowi dengan Mantan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani tentang suku di masing-masing negara.
Saat Ashraf bertanya ada berapa suku di Indonesia, Jokowi menjawab 714 suku. Ashraf pun menyampaikan bahwa suku di Afghanistan hanya ada 7 tapi ketujuh suku itu bila mengalami konflik seringkali menajam, meruncing, dan berkepanjangan.
gubernur berharap di kemudian hari muncul sanksi sosial yang terbangun dengan sendirinya, sehingga sikap anomali seperti penyebaran hoaks, paham radikalisme, juga polarisasi politik yang terjadi pada pemilu yang hendak memecah-belah persatuan dan kesatuan akan terkontrol dengan sendirinya. Dengan demikian terjadi penguatan penjagaan ketertiban Pemilu 2024./*Red
