JURNAL3 | SURABAYA – Gubernur Jawa Timur mengirim surat ketidakpuasan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait tak kunjung diperbaikinya kerusakan jalan nasional yang ada di Jawa Timur.
“Ini sudah kedua kalinya, sebenarnya di luar kelaziman, tapi surat ini terpaksa saya kirimkan ulang. Surat ini sebenarnya bahasa halus dari bentuk kekecewaan saya terhadap kinerja mereka,” kata Soekarwo, ketika ditemui di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (06/02/2017).
Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, maka Soekarwo mengaku memiliki kepentingan untuk menegur pengelola jalan nasional karena perbaikan jalan tak kunjung dilakukan.
“Ini bukan tentang anggaran, tapi tentang manajerial yang buruk. Saya kira harus segera ada solusi sehingga persoalan jalan tidak berlarut-larut,” ujarnya.
Pemerintah provinsi sendiri, sebenarnya juga berniat untuk mengambilalih penambalan jalan nasional. Namun upaya ini dilarang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Saya sudah konsultasi ke Polda dan Kejati dan boleh, tapi oleh BPK ternyata dilarang,” ujarnya.
Untuk memastikan kondisi jalan, Soekarwo juga mengaku telah melakukan perjalanan darat dari Solo menuju Surabaya. Saat itu, meski protokoler telah menyediakan angkutan udara, namun Soekarwo mengaku ingin melalui jalur darat agar mengetahui kondisi jalan yang sebenarnya.
“Yang parah itu mulai masuk Ngawi hingga Madiun itu jalannya sudah tidak bisa dipilih lagi. Begitu juga di Mojokerto hingga Surabaya,” kata dia.
Sementara itu berbeda dengan jalan nasional, Soekarwo menjamin untuk jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota saat ini kondisinya sudah mulai membaik karena perbaikan jalan terus dilakukan.
Untuk jalan provinsi, anggaran sebesar Rp1,1 triliun juga telah disiapkan untuk melakukan perbaikan. Sedangkan untuk jalan kabupaten/kota, gubernur juga telah minta bupati/walikota fokus memperbaiki jalan.@kurniawan
