JURNAL3 | JAKARTA – Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah meminta seluruh kader dan simpatisan untuk tidak memilih calon kepala daerah yang tersangkut masalah hukum.
“Memaklumatkan bagi kader Muhammadiyah tidak boleh memilih calon kepala daerah yang memiliki keterkaitan dengan kasus korupsi yang sedang maupun telah dalam proses hukum saat ini,” ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam siaran persnya, Senin (13/02/2017).
Pilkada 2017 akan dilaksanakan pada 15 Februari mendatang untuk memilih 101 calon kepala daerah termasuk gubernur DKI Jakarta.
Dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain, Pilkada di DKI termasuk yang menyita perhatian karena salah satu calon gubernur yaitu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi terdakwa kasus penistaan agama.
Pemuda Muhammadiyah juga meminta kadernya tidak boleh memilih dari orang yang ramah terhadap korporasi besar namun kejam dan kasar terhadap kelompok miskin.
Pemuda Muhammadiyah jmengajak seluruh kader berpartisipasi aktif saat pencoblosan yang akan berlangsung pada 15 Februari 2017, untuk memilih kepala daerah yang diamanatkan dalam Al Quran dan as-sunnah.@andiherman
