JURNAL3 | JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan akan menjaga netralitas dalam Pilkada serentak 15 februari 2017.
Janji presiden tersebut disampaikan Haedar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah kepada wartawan usai bertemu presiden di Istana Merdeka, Senin (13/02/2017).
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan menegaskan posisinya yang tetap netral dan objektif dan tidak memihak calon manapun, untuk menghormati proses demokrasi di Indonesia, kata Haedar
Persoalan mengenai status hukum Ahok, Gubernur DKI yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama, juga menjadi perhatian presiden dalam pembicaraan kemarin.
Menyikapi hal tersebut, Presiden akan meminta pandangan kepada Mahkamah Agung untuk mencari solusi dalam menyikapi perbedaan tafsir pada UU mengenai pemberhetian kepala daerah yang menjadi terdakwa.
Presiden sendiri betul-betul memahami banyaknya tafsir dan mengintruksikan kepada Mendagri untuk meminta pandangan Mahkamah Agung (MA).
Dengan adanya pandangan resmi dari MA, pemerintah kemudian akan melaksanakan putusan tersebut sebagai jalan terbaik. Haedar menilai upaya Presiden merupakan langkah yang elegan.
Di tengah banyak tafsir tentang aktif dan non-aktif ini, jalan terbaik adalah meminta fatwa MA,kata Haedar Nasir.@salsa
