JURNAL3 | JAKARTA – DPR RI belum bisa melepaskan diri dari persepsi negatif publik. Bahkan, hasil survei Global Corruption Barometer memvonis lembaga perwakilan rakyat itu sebagai institusi negara paling korup di tahun 2016.
Keterlibatan para anggota DPR dalam kasus korupsi menguatkan hasil survei itu. Sebut saja dugaan korupsi berjamaah dalam proyek pengadaan E-KTP tahun anggaran 2011-2012.
Nama Ketua DPR RI, Setya Novanto, pun disebut Jaksa Penuntut Umum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai kordinator pembagian uang.
Kritik bukan hanya datang dari publik. Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, ikut mengakui bahwa DPR di bawah kepemimpinan Novanto menjadi lembaga dengan citra terburuk.
“Memang masih bisa lebih jelek dari sekarang? DPR sudah paling buruk sekarang ini, kita akui. Saya kira enggak ada lagi yang lebih buruk dari yang sekarang ini. Bagaimana tidak? Kan disurvei, lembaga paling buruk DPR. MPR kayaknya enggak deh,” ujar Zulkifli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/03/2017).
Namun, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini enggan berpendapat soal layak atau tidak Novanto bertahan sebagai Ketua DPR.
“Kita serahkan kepada KPK, kan saya sesama bus kota,” imbuhnya.
Dia juga enggan berkomentar lebih jauh tentang apakah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) perlu memanggil Setya Novanto seperti dalam kasus “Papa Minta Saham” yang pernah menjeratnya pada 2015.
“Itu urusan KPK,” singkat Zulkifli.@salsa
