JURNAL3 / JAKARTA – Pengurus DPP pendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet), siap menggelar Munas sesuai AD/ART partai Golkar.
Hal ini ditegaskan Viktus Murin anggota Tim Pemenangan Bamsoet menyikapi rencana penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta pada tanggal 3 sampai 6 Desember 2019 yang tahapan dan proses persiapan pelaksanaannya mengalami banyak anomali (keanehan), yang melenceng dari substansi ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.
Viktus menjelaskan, merujuk pada peran strategis partai politik sebagai pilar demokrasi, maka Partai Golkar sebagai partai moderen tertua di Indonesia (kini telah berusia 55 tahun), agar tetap konsisten menjadi pionir atau pelopor dalam memperkokoh tatanan dan budaya demokrasi nasional.
“Mengingat pengalaman panjang Partai Golkar dalam mendinamisir praksis demokrasi di Indonesia, maka pada setiap era kepemimpinan Partai Golkar, seorang ketua umum selalu dituntut untuk menjaga dan mengawal Partai Golkar sebagai partai demokratis dengan bertumpu pada kekuatan kolektif-kolegial, dan bukan pada oligarki kekuasaan kelompok kepentingan di dalam partai,” ujar Viktus.
Mencermati secara seksama perkembangan Partai Golkar menjelang Munas, Viktus mengaku kalau pihaknya menyaksikan dan merasakan adanya intrik-intrik politik yang tidak elok dari rezim Airlangga Hartarto Ketua Umum, yang bertendensi memanipulasi makna musyawarah untuk mufakat sebagai aklamasi dan calon tunggal.
“Hal ini tampak jelas dalam ‘skenario’ pemandangan umum DPD I, Organisasi Sayap, dan Hasta Karya pada forum Rapimnas Partai Golkar yang telah berlangsung di Jakarta pada tanggal 14 November 2019. Indikasi rekayasa dukungan DPD I kepada saudara Airlangga Hartarto pun terbukti setelah Rapimnas usai, yakni munculnya reaksi penolakan dari DPD-DPD II (kabupaten/kota) terhadap klaim dukungan ketua DPD I (provinsi) dalam forum Rapimnas,” jelasnya.
Kata dia, berdasarkan pada pemberitaan media massa dan aspirasi politik yang berkembang di daerah-daerah kabupaten/kota (DPD-DPD II), maka hingga kini telah muncul lima nama bakal calon ketua umum yakni Airlangga Hartarto sebagai incumbent, Bambang Soesatyo, Ridwan Hisyam, Indra Bambang Utoyo dan Agun Gunandjar Sudarsa.
“Oleh karena itu, kami menolak tegas setiap upaya memunculkan mekanisme aklamasi dan atau calon tunggal ketua umum dalam Munas Partai Golkar!” tegasnya.
Untuk itu, menurut Viktus, pihaknya mengimbau kepada Airlangga Hartarto beserta para loyalis dan pendukungnya agar menjaga suasana kondusif menjelang dan selama pelaksanaan Munas, dengan menghentikan penggiringan opini mengenai musyawarah-mufakat yang dianggap identik dengan aklamasi atau calon tunggal, untuk mencegah kemungkinan perpecahan yang akut di tubuh Partai Golkar.@sal
