JURNAL3 / SIDOARJO – Warga Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, akan teraliri air layak minum dari proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, pada Tahun 2020.
Proyek SPAM Umbulan ini mulai dikerjakan ketika era Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Kini, proyek yang menggunakan skema public private partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tersebut sudah berjalan lebih dari 95 persen dan bakal mengaliri 1,3 juta warga di lima daerah.
“Mudah-mudahan tiga minggu lagi 1,9 kilometer pipa yang belum terpasang itu bisa kita selesaikan, karena kemarin sesungguhnya kendalanya adalah pipa ini harus masuk ke area tertentu, yang 10 Desember kemarin insyaAllah sudah selesai. Tinggal proses kontruksi pipanisasinya,” ujarnya.
“Ini akan melewati 93,7 KM. Dari Pasuruan sampai Gresik. Dari 93,7 Km itu yang belum terpipanisasi 1,9 Km. Tetapi insyallah sudah selesai pada proses negoisasi untuk menyiapkan pipa di area yang memang harus tersambungkan di wilayah daerah Surabaya barat,” tambah Gubernur Khofifah sambil menambahkan, di wilayah Gresik sudah selesai 100 persen.
Gubernur Khofifah menyebut jika sisa pemasangan pipanisasi 1,9 Km selesai tiga minggu lagi atau tahun 2020, aka pipanisasi dari Umbulan hingga ke lima daerah (Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya) sepanjang 93,7 Km tersambung semua.
“Kalau tersambung semua, ada 1,3 juta masyarakat yang akan bisa mendapatkan support air layak minum. Harapan kita ini bisa maksimalkan proses untuk memberikan publik servis kepada masyarakat dari seluruh koneksitas yang sedang kita maksimalkan antara lain sekarang adalah SPAM Umbulan,” tuturnya.
Mantan Menteri Sosial ini menambahkan, bagi masyarakat yang ada di sekitar Umbulan, dulu banyak menggunakan akses semacam danau yang ada di Umbulan untuk menjadi tempat berenang.
“Sekarang sudah selesai disiapkan konversi untuk mereka yang mau berenang sudah selesai, jadi kita berharap semuanya berjalan dengan baik,” terangnya.
Gubernur Khofifah juga menyampaikan pesan dari DPRD Provinsi Jawa Timur supaya proses untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Skema KPPU juga ada Break Event Point-nya, berapa lama. Tetapi DPRD Provinsi Jawa Timur berharap tidak bisa semuanya berbasis profit oriented. Terutama untuk daerah sumber itu diambil di Pasuruan,” paparnya.
Sementara itu, mantan Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan, dengan menggunakan skema KPBU, harganya per kubik air layak minum menjadi lebih murah.
“Tadi sudah disampaikan Bu Gubernur dengan skema KPPU atau skema PPP itu menjadi lebih ringan. Kalau full dikontrak swasta, per meter kubiknya bisa Rp 7 ribu. Kalau ini Rp 2.400 rata-rata. Ada yang dinaikkan, karena yang masyarakay berpenghasilan rendah diberikan murah,” ujar Soekarwo sambil menambahkan, skema KPBU atau PPP itu menjadi contoh model bagi dunia.
Di acara tersebut, Soekarwo menceritakan skema KPBU itu dibahas sejak tahun 1972 orde baru menyiapkan ini gagal. Tahun 1986 dibicarakan lagi, juga gagal. Baru tahun 2010 era Pak Menteri Keuangan Agus Martowaradojo melakukan pertemuan di Paris Prancis dengan Bank Dunia dan PBB ditawarkan.
Kemudian munculah sistem public private partnership ini, dengan kerjasama pemerintah dan badan usaha di dalam proyek SPAM Umbulan.
“Maka yang swasta berapa, yang pemerintah berapa dan fasilitasi kabupaten dan kota berapa, provinsi berapa, ketemu menjadi lebih rendah, Rp 2.400 dari Rp 7.000 per meter kubiknya,” ulasnya.
Soekarwo juga menyebut bila pipanisasi di pinggir jalan tol. Kondisi tersebut menambah efisiensi dan harga murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Karena itu dipinggir tol, jadi semua dilakukan efisiensi dan murah, dan MBR-nya diberi murah. Misalkan kota dan kabupaten Pasuruan menjadi Rp 1.000 meter per kubiknya,” tandasnya.@san
