JURNAL3 / JAKARTA – Kegagalan penyegelan salah satu ruangan Kantor DPP PDIP oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memberi citra negatif bagi kepemimpinan Firly Bahuri cs.
Pasalnya KPK bukan hanya gagal menyegel, tapi juga gagal menjaga kerahasiaan kerja-kerja mereka.
Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) center for Media and Democracy, Wijayanto menilai, pengumuman penggeledahan kantor PDIP yang akan dilakukan akhir pekan kemarin adalah kenyataan yang ironis dan menggelikan.
“Padahal sudah jelas bahwa agar penyelidikan berhasil maka perlu dijaga kerahasiaannya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin akan berjalan pemeriksaan yang menghasilkan bukti jika sudah diumumkan sebelumnya?” ujar Wija dalam diskusi online di WhatsApp Group ‘Jurnalisme & Demokrasi’, Minggu (19/1).
Padahal seharusnya, lanjut Wija, seluruh tindakan KPK bersifat independen. Namun, lambannya KPK dalam melanjutkan penyidikan terhadap kader PDIP yang terjadi justru membuktikan adanya kedekatan antara pimpinan KPK dan PDIP.
“Kekhawatiran itu memang beralasan,” ucap Wija.
Melihat kenyataan tersebut, Wija berkesimpulan bahwa KPK tengah berada dalam kondisi yang suram. Terutama setelah revisi Undang-Undang KPK 30/2002 dilakukan.
“KPK tak ubahnya seperti rombongan Srimulat. Mau menggeledah pakai woro-woro (pemberitahuan) dulu. Jauh-jauh hari pula,” pungkas Wija.@sal
