Batam (Jurnal3.net) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta sekaligus memberikan arahan kepada Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) dan bupati/wali kota se-provinsi Kepri dapat mempermudah izin berusaha. Kamis (13/1).
Menurut dia, Sebab Pemerintah tidak mampu menampung seluruh angkatan kerja yang jumlahnya banyak hanya dengan mengandalkan belanja pemerintah. Karena itu, untuk mengakomodasi seluruh angkatan kerja tersebut perlu melibatkan semua sektor swasta.
Hal tersebut disampaikan saat memberikan keterangan pers pada kunjungan kerja (kunker) dalam rangka monitoring, evaluasi program,dan kegiatan strategis di Provinsi Kepri yang berlangsung di Marriot Hotel Harbour Bay, Kota Batam.
Tito menjelaskan untuk menarik sektor swasta adalah salah satu kuncinya yaitu dengan memberikan kemudahan bagi mereka dalam berusaha. “Dirinya, mewanti-wanti agar Pemerintah Daerah (Pemda) tidak malah mempersulit izin pihak swasta yang hendak berusaha,” katanya.
Lanjut, ia menambahkan, buat regulasi yang mempermudah, buat mekanisme yang mempermudah, kalau enggak nanti pengusaha akan lari, yang dari dalam negeri lari ke luar negeri. Sebaliknya, dari luar negeri tidak mau masuk kesini (dalam negeri, red).
“Kemudahan berusaha tersebut dapat memacu para investor untuk berebut investasi di Kepri. Dengan begitu, seluruh angkatan kerja yang dimiliki Kepri dapat memiliki pekerjaan, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat kian meningkat,” kata dia, dalam keterangan tertulis terima media jurnal3.net. Jumat (14/01).
Di lain sisi, Tito juga mengingatkan, agar jajaran pemerintah setempat dapat memperhatikan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Meski memiliki potensi alam dan letak geografis yang strategis. Tito menekankan bahwa keberadaan SDM merupakan kunci pembangunan.
“Hal itu dapat dilakukan dengan memperkuat sektor pendidikan, baik formal maupun informal. Tak hanya itu, bidang kesehatan juga perlu diperhatikan untuk membangun SDM yang andal. Dengan langkah tersebut, diharapkan Kepri dapat memiliki angkatan kerja yang produktif,” jelasnya.
“Tapi ya kita serahkan kepada Bapak Gubernur untuk mengendalikan pemerintahan di provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah, dan juga teman-teman bupati/wali kota (dapat) memiliki pemikiran yang sama,” pungkasnya. (dayat)
